LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Dokumen LHKPN
Berisi informasi mengenai harta kekayaan, penghasilan, dan pengeluaran pejabat negara
Periode Pelaporan
Dilaporkan secara berkala setiap tahun dan saat menduduki jabatan baru
Tujuan
Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara
Daftar LHKPN Pejabat
Halaman ini menampilkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan kami. LHKPN merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam pengelolaan kekayaan pribadi.
Status "Lengkap" menunjukkan bahwa pejabat telah melaporkan LHKPN-nya,
sedangkan "Belum Lengkap" menandakan laporan sedang dalam proses atau belum disampaikan.
| No | Nama Pejabat | Jabatan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I | Walikota Metro | Lengkap | Lihat |
| 2 | Dr. M. Rafieq Adi Pradana | Wakil Walikota Metro | Lengkap | Lihat |
| 3 | Sri Amanto, S.H., M.H | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Lengkap | Lihat |
Dasar Hukum LHKPN
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara